Dugaan Politik Uang Warnai Pilkades di Kota Sidoarjo dengan Nominal Bervariasi, Warga Minta Penyelidikan Transparan
--
Menanggapi hal itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkoordinasi dengan panitia Pilkades dan perangkat desa untuk menindaklanjuti video tersebut. Pemerintah masih mendalami informasi yang beredar di masyarakat.
"Sudah dari kemarin koordinasi dengan panitia dan lain. Nanti masih pendalaman," kata Subandi.
Subandi mengingatkan perangkat desa serta pengurus RT dan RW agar menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkades. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan larangan keterlibatan perangkat lingkungan dalam dukungan politik praktis.
"RT dan RW adalah pelayan masyarakat. Mereka harus menjaga netralitas dan menjadi perekat sosial di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pengurus RT atau RW yang terbukti berpihak kepada salah satu calon kepala desa.
"Sanksinya jelas, jika tidak netral ya diberhentikan. Karena SK-nya ada di Bupati. Maka Bupati wajib melakukan pembinaan," katanya.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyatakan, kepolisian masih mengumpulkan fakta lapangan terkait dugaan politik uang tersebut. Polisi belum mengambil langkah lanjutan karena proses pendalaman masih berjalan.
"Masih kita kaji, nanti fakta-fakta di lapangan masih kita cari," ujar Christian.
Saat ditanya mengenai tindak lanjut kasus tersebut, Christian menyebut polisi masih menunggu perkembangan informasi dari hasil pendalaman di lapangan.
Kasus dugaan politik uang ini menambah daftar panjang persoalan dalam pelaksanaan Pilkades di berbagai daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memberikan sanksi tegas jika pelanggaran terbukti terjadi.
