Ancaman Mitra MBG Gembok Dapur Nasional Viral, Ternyata Ini jadi Penyebab Pemilik Dapur Ogak Buka!
--
Peraturan ini memuat ketentuan yang jelas mengenai tata kelola program, termasuk batasan jumlah penerima manfaat untuk kelompok dapur umum reguler (minimal 1.000 orang) dan area 3T (maksimal 1.000 orang), serta perkiraan 8.000 dapur untuk daerah terpencil.
"Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua," tegasnya.
Read more: Siapa dr Ayu Kusumaningrum? Ini Profil Dokter Kecantikan yang Viral Usai Senggol Amanda Zahra
Asosiasi tersebut menyatakan bahwa mereka siap mengambil tindakan konkret dengan menangguhkan operasi dapur secara nasional jika perbaikan tata kelola tidak selesai pada pertengahan Agustus.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," katanya.
Beberapa asosiasi yang menjadi anggota Presidium Mitra MBG antara lain Asosiasi Mitra MBG Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi untuk Daerah Terpencil dan Kurang Mampu (APGI 3T), Asosiasi Pengusaha Pangan Gizi Indonesia (Gapembi), dan lain-lain.
Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPRD Indonesia (DPR RI), menyatakan keprihatinannya atas ancaman pemogokan nasional yang disuarakan oleh beberapa asosiasi Mitra Program Makan Gratis (MBG).
Read more: Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat 2026 Dibuka, Begini Alur Pendaftaran Lengkap!
"Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BKN ini tidak dapat dijalankan ya," kata Netty saat sidang dengar pendapat di Gedung DPRD Indonesia, Senayan, Jakarta, Selasa (14 Juli 2026).
Sebagai tanggapan, Netty mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
