PHK Massal 1.900 Karyawan PT GNI di Morowali Utara Viral, Inilah Penyebab Utama Perusahaan Bangkrut!
--
OTONITY.com - PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 dari total 6.325 karyawannya secara bertahap, mulai Rabu, 5 Agustus 2026.
Langkah rasionalisasi tenaga kerja di kompleks industri yang berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ini terpaksa diambil akibat tekanan krisis keuangan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Read more: Teror Karangan Bunga dr Oky Pratama Naik Penyidikan, Usai Berlangsung dari Tahun 2025!
Manajemen mengumumkan keputusan efisiensi biaya tersebut melalui surat (No. 4760/Eksternal/HRD/GNI-SITE/2026) yang diterbitkan pada 1 Agustus 2026. Perusahaan menyatakan bahwa pengurangan tenaga kerja tidak dapat dihindari demi mempertahankan operasional fasilitas smelter dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih berjalan.
"Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan yang mengharuskan kami melakukan rasionalisasi jumlah pekerja agar operasional perusahaan dapat terus berjalan," tulis manajemen GNI.
Sebelum melakukan PHK, perusahaan mengklaim telah menerapkan berbagai langkah seperti pemangkasan biaya operasional, penghentian sementara perekrutan karyawan baru, penyesuaian jam kerja, dan penghapusan lembur.
Namun, tekanan arus kas yang terus berlanjut membuat PHK menjadi langkah yang tak terelakkan. Kendati demikian, manajemen berkomitmen untuk memprioritaskan perekrutan kembali karyawan tersebut apabila kondisi bisnis membaik.
Read more: Kronologi Dugaan Pelecehan di KRL Tujuan Bogor Ditanggapi KCL, Pendalaman Kasus Kini Dilakukan!
Informasi yang dilansir dari achmadnurhidayat.id, Krisis keuangan PT GNI dipicu oleh kebangkrutan perusahaan induknya asal Tiongkok, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd.—milik Tony Zhou Yuan—yang saat ini sedang ditangani oleh Pengadilan Xiangshui.
Pengalihan kepemilikan saham sebesar 75 persen kepada konsorsium Zheshang Development Group (Zheshang Zhongtuo) gagal menstabilkan keuangan perusahaan.
