Thursday 6th of August 2026
×

PHK Massal 1.900 Karyawan PT GNI di Morowali Utara Viral, Inilah Penyebab Utama Perusahaan Bangkrut!

PHK Massal 1.900 Karyawan PT GNI di Morowali Utara Viral, Inilah Penyebab Utama Perusahaan Bangkrut!

--

“Kasus GNI membuktikan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah smelter yang berdiri. Yang lebih penting adalah memastikan investasi itu berkelanjutan dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat kita yang selalu menjadi korban ketika investor mengalami masalah,” tegas Muhammad Safri.

Safri mendesak adanya koordinasi antar-kementerian untuk mengawasi penyerapan tenaga kerja dan hak-hak pekerja.


Read more: Motif Pinjam Rp 50 Juta, Polisi Bunuh Nenek di Deli Serdang Usai Tak Diberi Pinjaman!

Read more: Daftar Nama Akun Oknum Nakes yang Beri Komentar Bullying ke Pasien BPJS Yurizal, Salah Satu Merupakan Penerima LPDP

“Ketika investasi dan hilirisasi berhasil, semua kementerian berlomba mengklaim keberhasilan. Tetapi ketika terjadi PHK massal, justru muncul kesan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah seharusnya hadir sebagai satu kesatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri sesuai sektornya.”

Safri juga menyarankan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan finansial investor sebelum memberikan insentif investasi kepada mereka.

“Harus ada evaluasi yang mendalam terhadap proses uji tuntas (*due diligence*) investor. Pemerintah tidak boleh terburu-buru memberikan berbagai insentif investasi tanpa memverifikasi kemampuan finansial dan keberlanjutan bisnis. Jika pada akhirnya perusahaan bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, masyarakat lokal-lah yang harus menanggung dampaknya,” ujarnya.

Read more: Motif Pinjam Rp 50 Juta, Polisi Bunuh Nenek di Deli Serdang Usai Tak Diberi Pinjaman!

Ia menekankan pentingnya menjamin ketersediaan lapangan kerja yang nyata, alih-alih sekadar mengejar statistik arus masuk modal.

“Hilirisasi tidak boleh hanya mengejar angka investasi. Hilirisasi harus menghadirkan kepastian kerja, perlindungan bagi buruh, dan manfaat nyata bagi daerah. Kalau setiap kali investor bermasalah yang dikorbankan adalah pekerja Indonesia, maka sudah saatnya tata kelola hilirisasi dievaluasi secara menyeluruh,” pungkas Muhammad Safri.

Sumber:

UPDATE TERBARU