Kronologi Lengkap Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum Sejak Tahun 2010: KPK Selidiki Potensi Kerugian Negara Triliunan Rupiah
--
Tak berhenti di situ, sehari setelahnya tim bergerak menggeledah Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah-DIY serta Kantor Bea Cukai Semarang. Serangkaian operasi ini dilakukan demi menelusuri kecocokan data administratif internal perusahaan dengan pelaporan pita cukai yang diserahkan kepada otoritas negara.
Read more: Link Video Guru Bahasa Inggris Viral TikTok dan X Full Durasi HD, Adegan yang Menggoda
Modus Dugaan Manipulasi Cukai
- Pemecahan Produksi (Splitting): PT Djarum diduga secara sengaja memecah lini produksi rokok mereka ke dalam beberapa perusahaan kecil yang saling terafiliasi. Skema ini diduga bertujuan agar volume produksi di masing-masing pabrik terlihat lebih kecil, sehingga mereka bisa menempelkan pita cukai dengan golongan tarif yang jauh lebih murah daripada tarif asli yang seharusnya dibayar korporasi induk.
- Dugaan Kickback (Suap/Gratifikasi): KPK mengendus adanya pengondisian tarif dan pembayaran pita cukai melalui pemberian uang pelicin atau komisi dari pihak pengusaha kepada oknum-oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar praktik manipulasi tersebut berjalan mulus tanpa penindakan.
Merespons langkah penegakan hukum ini, perwakilan manajemen PT Djarum menyatakan sikap bahwa perusahaan menghormati penuh seluruh rangkaian proses hukum yang tengah berjalan di KPK serta berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama masa penyidikan.
Read more: Profil Bupati Bogor Rudy Susmanto, Dipanggil KPK Atas Dugaan Kasus Korupsi Ubah Pungut Pajak
Di sisi lain, masyarakat sipil melalui berbagai kelompok anti-korupsi mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus suap cukai ini secara transparan tanpa tebang pilih, mengingat besarnya penerimaan negara yang hilang.
Proses investigasi di Gedung Merah Putih KPK kini berfokus pada analisis mendalam terhadap dokumen penyitaan serta penyiapan agenda pemanggilan terhadap jajaran direksi PT Djarum dan saksi ahli ekonomi untuk menghitung secara definitif total kerugian keuangan negara.
