Kontroversi Film Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita Viral, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra Buka Suara
--
OTONITY.com - Sudah nonton? Di bawah ini akan kami sampaikan informasi mengenai Kontroversi Film Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang wajib kamu tahu. Simak informasi selengkapnya yang sudah kami rangkum di sini!
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara soal pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita". Yusril menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemutaran ataupun nobar film tersebut.
Pembubaran itu terjadi di beberapa kampus dengan penyelenggara yang berbeda-beda. Di antaranya, Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), NTB, kemudian Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Tak hanya di universitas, nobar film 'Pesta Babi' yang digelar di kafe Seminyak dan Tabanan juga turut dibubarkan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bicara adanya persoalan administrasi di balik pembubaran itu. Nyatanya, kata Yusril, kampus di Bandung dan Sukabumi nobar film 'Pesta Babi' berjalan lancar tanpa hambatan.
"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).
Sinopsis Film Dokumenter Pesta Babi
Diberitakan bahwa film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita belakangan ini tengah menjadi salah satu topik perbincangan nasional. Bukan hanya karena isi filmnya yang mengangkat isu sensitif di Papua Selatan, tetapi juga akibat pembubaran sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di kampus dan berbagai daerah.
Hal ini makin meluas setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terkait film tersebut. Diketahui bahwa dokumenter garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale ini disebut menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap masyarakat adat Papua, terutama di wilayah Merauke dan sekitarnya.
Film Pesta Babi sendiri menyoroti adanya dampak perubahan sosial dan ekologis yang terjadi di Papua Selatan akibat ekspansi proyek pangan dan bioenergi berskala besar.
Kisah yang diangkat berpusat pada kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang mengalami perubahan drastis setelah masuknya proyek industri, pembukaan hutan, serta aktivitas perusahaan besar.
