Penjelasan Resmi BGN Terkait Isu PHK Massal Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Daerah
--
- Hanya Petunjuk Teknis (Juknis) Alternatif: BGN menjelaskan bahwa mereka mengeluarkan juknis berupa acuan operasional dan efisiensi anggaran. Skema pembiayaan operasional kini diatur dengan batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
- Acuan Rasio Tenaga Kerja: BGN menyusun alternatif proporsi jumlah relawan harian yang bertugas berdasarkan volume makanan yang diproduksi, misalnya:
- 1.000–1.499 porsi: 15 relawan/hari
- 2.000–2.499 porsi: 33 relawan/hari
- 3.000 porsi atau lebih: maksimal 47 relawan/hari
- Bukan Larangan Mempekerjakan: Pengelola SPPG lokal tetap diperbolehkan memiliki jumlah relawan melebihi acuan tersebut, asalkan total pengeluaran operasional harian dapur mereka tidak melebihi pagu Rp3.000 per porsi.
2. Penerapan Sistem Shifting (Pergiliran Jadwal)
Agar tidak ada relawan yang kehilangan mata pencaharian sepenuhnya, BGN menyarankan para pengelola unit dapur mitra untuk menerapkan sistem pergiliran jadwal (shifting atau rolling). Dengan metode ini, jumlah pekerja yang bertugas setiap harinya tetap efisien sesuai anggaran, namun semua relawan terdaftar masih bisa bekerja secara bergantian.
3. Mengapa Terjadi Pengurangan di Sejumlah Daerah?
Meskipun pusat tidak mewajibkan PHK, kenyataan di lapangan bervariasi karena operasional dapur dikelola oleh kemitraan atau yayasan lokal:
- Efisiensi Mandiri Pengelola Lokal: Karena adanya pembatasan biaya operasional Rp3.000/porsi, beberapa kepala SPPG di daerah (seperti di Kabupaten Bandung dan Kertosono Nganjuk) mengambil langkah sepihak untuk merumahkan sebagian relawan demi menghindari pembengkakan anggaran (overbudget).
- Kasus Pemberhentian Karena Pelanggaran: Beberapa kasus pemberhentian relawan di wilayah tertentu (seperti Bogor dan Cirebon) bukan karena masalah efisiensi, melainkan sanksi akibat kelalaian SOP dalam penyediaan bahan pangan.
Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi pada program SPPG ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang searah dan sosialisasi yang masif dari tingkat pusat hingga ke daerah. Penyesuaian anggaran demi efisiensi keuangan negara merupakan hal yang wajar dalam implementasi program berskala besar, namun perlindungan terhadap kesejahteraan para pekerja lokal yang menjadi ujung tombak program juga tidak boleh diabaikan.
Ke depan, pengawasan terhadap kepatuhan pengelola lokal dalam menerapkan sistem pergiliran kerja yang adil menjadi kunci utama agar program pemenuhan gizi ini dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tanpa menimbulkan gejolak sosial baru.
