Penjelasan Resmi BGN Terkait Isu PHK Massal Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Daerah
--
OTONITY.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar kebijakan strategis nasional kini tengah menghadapi tantangan operasional di tingkat akar rumput. Belakangan ini, publik dihebohkan oleh kabar mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kebijakan merumahkan para relawan dapur di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Isu ini mencuat ke permukaan setelah beberapa rekaman video yang memperlihatkan para relawan dapur menangis massal karena khawatir kehilangan mata pencaharian menjadi viral di berbagai platform media sosial. Fenomena ini pun memicu perdebatan mengenai keberlanjutan manajemen ketenagakerjaan program tersebut.
Menanggapi gejolak yang terjadi, Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi di masyarakat. Pihak BGN secara tegas membantah adanya instruksi dari pusat untuk melakukan pemecatan atau PHK massal terhadap para relawan dapur. Penyesuaian yang terjadi di lapangan sebenarnya berakar dari diterbitkannya petunjuk teknis (juknis) baru yang mengatur mengenai efisiensi anggaran operasional.
Dalam regulasi terbaru tersebut, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Pembatasan anggaran ini mencakup biaya upah relawan, bahan bakar, listrik, air, hingga logistik distribusi, sehingga setiap pengelola unit dapur lokal dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan.
Fakta dan Klarifikasi
Berikut adalah fakta serta klarifikasi resmi mengenai situasi ketenagakerjaan di lingkungan SPPG:
1. Respons Resmi Badan Gizi Nasional (BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas membantah adanya instruksi pemecatan atau PHK massal terhadap relawan dapur MBG.
