Viral Video Penggerebekan Kamar Hotel di Kota Batu, Nama Kades Angely Emitasari dan Oknum Polisi Terseret
--
Setelah memastikan nomor kamar tempat suaminya menginap, EDA tidak bertindak gegabah sendirian. Ia segera berkoordinasi dan meminta pendampingan resmi dari aparat penegak hukum setempat, yang melibatkan personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batu, jajaran Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), Pamapta, serta pihak manajemen keamanan hotel. Saat pintu kamar berhasil dibuka dan dilakukan pemeriksaan di lokasi, petugas mendapati oknum perwira polisi tersebut tengah berada di dalam ruangan bersama seorang perempuan yang diduga kuat memiliki kemiripan fisik dengan kepala desa viral asal Lamongan tersebut.
Read more: Kronologi Lengkap Aksi Pria Peneror Masjid di Duren Sawit Jaktim yang Tega Serang Jemaah Salat Subuh
Respons Tegas Propam Polri dan Langkah Penelusuran Dinas PMD Lamongan
Menanggapi mencuatnya skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan anggotanya, institusi kepolisian langsung mengambil langkah tegas. Bidang Propam kepolisian setempat segera menarik oknum perwira polisi asal Surabaya tersebut untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran berat kode etik profesi Polri serta pelanggaran norma kesusilaan rumah tangga. Pihak kepolisian menegaskan akan memproses laporan pengaduan dari pihak istri sah sesuai dengan prosedur hukum dan disiplin yang berlaku tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan turut merespons cepat kegaduhan yang menyeret nama salah satu kepala desa di wilayahnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penelusuran mendalam dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk memastikan secara akurat identitas perempuan yang terekam dalam video viral tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan juga menegaskan bahwa jika hasil verifikasi dan proses hukum membuktikan keterlibatan oknum kepala desa dalam skandal asusila tersebut, pemerintah daerah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa.
