Jeratan Pasal Berlapis Undang-Undang Pasar Modal dan UU P2SK Bagi Empat Tersangka Kasus Penipuan yang Ditangani OJK
--
Berdasarkan konstruksi perkara yang disusun penyidik OJK, keempat tersangka memiliki peran terstruktur dalam menjalankan aksi penipuan dan rekayasa transaksi atas instrumen waran serta waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Mei 2023. Modus utama yang dijalankan para pelaku adalah meminjam dan menggunakan identitas serta rekening efek milik pihak lain untuk melakukan transaksi beli dan jual secara terkoordinasi.
Melalui penggunaan puluhan rekening efek nominee atau pinjaman tersebut, para tersangka berhasil menciptakan gambaran semu atas perdagangan serta memanipulasi pergerakan harga sejumlah waran di pasar reguler. Aksi rekayasa harga ini memancing minat investor lain untuk ikut bertransaksi pada harga yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi para investor yang ditaksir mencapai nilai Rp6,97 miliar.
Peran, Modus, dan Jeratan Pasal
- Modus Manipulasi. Para tersangka menggunakan identitas dan rekening pihak lain untuk merekayasa transaksi dan harga pasar (gambaran semu) atas waran sejumlah emiten pada Mei 2023.
- Penahanan & Jeratan Hukum. Tiga tersangka ditahan atas kekhawatiran tidak kooperatif menghambat penyidikan. Seluruh tersangka dijerat dengan UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK dan UU Penyesuaian Pidana.
Atas perbuatan melawan hukum tersebut, penyidik OJK menjerat keempat tersangka dengan sangkaan berlapis. Mereka didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penetapan dan penahanan para tersangka ini diharapkan memberikan efek jera bagi seluruh pelaku di industri jasa keuangan. OJK juga menegaskan bahwa proses pemberkasan perkara terus dikebut agar berkas penyidikan dapat segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan demi mewujudkan keadilan dan perlindungan maksimal bagi investor pasar modal tanah air.