Petaka Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo, 500 Santri Ponpes Manbaul Hikam Keracunan Massal
--
Sebaran Data Korban dan Penegasan Nihil Korban Jiwa
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, langsung turun meninjau penanganan para korban di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo pada Rabu dini hari. Dirinya secara tegas membantah narasi bohong (hoaks) di media sosial yang mengabarkan adanya korban jiwa dalam musibah ini. Emil memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis secara cepat, intensif, dan tanpa kendala keterbengkalaan.
Berdasarkan rekapan data klinis terbaru, RSUD R.T. Notopuro menampung volume pasien terbanyak dengan merawat 334 santri. Sisanya tersebar di RS Siti Hajar (74 pasien), RSU Aisyiyah Siti Fatimah (47 pasien), RS Delta Surya (20 pasien), RS Pusura (13 pasien), RS Pusdik Bhayangkara Porong (8 pasien), serta RS Arafah Anwar Medika dan RS Anwar Medika.
Dari total keseluruhan 500 korban, sebanyak 320 pasien kondisinya telah stabil dan diperbolehkan pulang (KRS), 65 pasien menjalani rawat inap (MRS), dan 115 pasien lainnya masih berada dalam ruang observasi ketat.
Read more: Spesifikasi Gahar Huawei Mate XT 2 Terbaru 2026, Penyimpanan Hingga 2 TB dengan RAM 16 GB
BGN Bekukan SPPG Kalitengah Sidoarjo Sebagai Pemasok
Investigasi cepat yang dilakukan Satgas MBG Jawa Timur menemukan fakta bahwa pasokan makanan bersumber dari satu pintu, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Temuan di lapangan mengindikasikan keluhan serupa juga mulai dirasakan oleh sejumlah siswa dari sekolah umum lain di luar pesantren yang menerima jatah pasokan makanan dari dapur SPPG yang sama.
Merespons hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil langkah tegas dengan menerbitkan surat pembekuan operasional sementara (suspensi) terhadap SPPG Kalitengah. Pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama kepolisian juga telah mengamankan sisa sampel makanan untuk diuji klinis di laboratorium. BGN menyatakan status keberlanjutan izin operasional SPPG tersebut baru akan ditentukan secara permanen setelah hasil uji laboratorium forensik keluar dalam waktu satu pekan ke depan. Bupati Sidoarjo Subandi juga mengancam akan menutup total fasilitas tersebut jika ditemukan adanya pelanggaran standar sanitasi dan perizinan lingkungan.
