DJP Kejar Setoran Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan Terakhir 2026 Melalui Insentif Penghapusan Sanksi Administratif
--
OTONITY - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghadapi tantangan besar menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Otoritas pajak masih harus mengoptimalkan penerimaan negara sekitar Rp500 triliun dalam dua bulan terakhir, yakni November dan Desember, demi mengejar target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa kebutuhan tambahan penerimaan tersebut menjadi salah satu fokus utama DJP saat ini. Berbagai strategi telah disiapkan untuk mempercepat penghimpunan pajak, mulai dari penerapan kebijakan baru, peningkatan pengawasan wajib pajak, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Target penerimaan pajak tahun 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp1.796,8 triliun.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar Rp560,9 triliun berdasarkan selisih terhadap target tahunan. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menyebut kebutuhan penerimaan yang harus dikejar mencapai sekitar Rp514 triliun.
Sejumlah Strategi Baru Oleh DJP
Untuk mengamankan target penerimaan, DJP tidak hanya mengandalkan mekanisme pemungutan pajak yang sudah berjalan. Pemerintah juga memperkuat sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi memperluas sumber penerimaan negara.
Read more: Harga Xiaomi 18 Pro Terbaru, HP Flagship dengan Kamera Leica 200 MP
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace. Kebijakan ini menyasar aktivitas perdagangan digital agar transaksi ekonomi yang berlangsung di platform daring dapat tercatat dan dipantau dengan lebih baik.
