DJP Kejar Setoran Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan Terakhir 2026 Melalui Insentif Penghapusan Sanksi Administratif
--
Selain itu, DJP mengoptimalkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital lintas negara.
Pemerintah juga mengandalkan penerapan Global Minimum Tax atau pajak minimum global. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tidak membayar pajak efektif di bawah batas minimum yang telah ditentukan.
Di sisi lain, DJP memberikan perhatian terhadap program pengurangan sanksi administratif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sekaligus meningkatkan kepatuhan tanpa hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum.
Read more: Video Oknum Polisi TS di Meja Judi Pakyu, Kapolda Kaltara Langsung Turun Tangan
Coretax dan AI Diperkuat
Selain kebijakan perpajakan, pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu andalan DJP dalam mengejar penerimaan negara. DJP terus melakukan penyempurnaan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pengolahan data perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung pelayanan kepada wajib pajak.
Penguatan sumber daya manusia juga dilakukan melalui penataan fungsi dan tanggung jawab pegawai. Bimo menyebut peningkatan aktivitas pengawasan mencapai sekitar 65 persen, sedangkan aktivitas pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sekitar 25 persen berdasarkan evaluasi periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan internal agar proses pengumpulan penerimaan berjalan lebih terukur, profesional, dan transparan.
