Wednesday 18th of November 2026
×

Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Tuai Polemik, WALHI Tolak Keras Rencana Translokasi

Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Tuai Polemik, WALHI Tolak Keras Rencana Translokasi

--

OTONITY - Wacana pemindahan atau translokasi populasi satwa endemik paling langka di dunia, Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memicu perdebatan sengit di kalangan pemerhati lingkungan dan pegiat konservasi nasional.

Gagasan tersebut mencuat ke permukaan setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan pernyataan mengenai rencana relokasi satwa purba tersebut dalam forum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada awal November 2026 lalu.


Read more: Menguat di Bursa Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Rakabuming Raka, Simak Peta Dukungan Politik untuk Sufmi Dasco Ahmad

Dalam forum internasional tersebut, pemindahan sebagian populasi Badak Jawa yang saat ini seluruhnya terpusat di semenanjung Ujung Kulon dikaitkan dengan upaya mitigasi risiko bencana alam, mengingat lokasi TNUK yang berada sangat dekat dengan ancaman aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau serta potensi tsunami Selat Sunda.

Namun, gagasan memindahkan satwa langka lintas provinsi ini langsung menuai tanda tanya besar, baik dari otoritas pengelola kawasan konservasi di daerah tujuan maupun dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kelestarian ekosistem.

Respons Taman Nasional Alas Purwo dan Penolakan Keras WALHI

Menanggapi ramainya pemberitaan mengenai penunjukan wilayahnya sebagai lokasi baru habitat Badak Jawa, pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) Banyuwangi angkat bicara memberikan klarifikasi. Perwakilan otoritas pengelola TNAP menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima surat keputusan, instruksi resmi, maupun dokumen teknis apa pun dari pemerintah pusat terkait rencana pengiriman Badak Jawa ke ujung timur Pulau Jawa tersebut. Pengelola menegaskan bahwa secara ekologis, memindahkan mamalia besar yang sangat sensitif seperti Badak Jawa membutuhkan persiapan infrastruktur habitat, ketersediaan pakan alami spesifik, serta pengamanan kawasan yang sangat ketat bertahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menyuarakan penolakan keras terhadap wacana translokasi tersebut. Eksekutif Nasional WALHI menilai alasan mitigasi bencana alam yang dijadikan dalih pemindahan satwa tidak cukup kuat secara ilmiah apabila tidak disertai transparansi tata ruang kawasan.

Read more: Fakta Lengkap Dinamika Politik Terbaru Sufmi Dasco Ahmad pada November 2026 di Tengah Pusaran Isu Ketatanegaraan dan Legislasi

WALHI bahkan melontarkan dugaan kritis bahwa wacana pengosongan atau relokasi satwa kunci dari kawasan penyangga di Banten tersebut patut diawasi agar tidak berkaitan dengan rencana ekspansi konsesi tambang emas maupun proyek investasi ekstraktif lainnya di sekitar wilayah penyangga ekosistem Ujung Kulon.

Sikap Tegas Kementerian Kehutanan: Wajib Melalui Kajian Ilmiah Komprehensif

Merespons polemik yang kian meluas di ruang publik, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan segera memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kesimpangsiuran informasi. Pejabat berwenang di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Muhamad Hidayat, menegaskan bahwa pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih sebatas wacana diskursus dan belum merupakan keputusan final yang akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Pemerintah menjamin penuh bahwa keselamatan dan kelestarian populasi Badak Jawa yang jumlahnya hanya tersisa puluhan ekor di alam liar merupakan prioritas mutlak negara.

Muhamad Hidayat menyatakan bahwa negara tidak akan pernah gegabah melakukan pemindahan satwa dilindungi tanpa melalui tahapan kajian ilmiah yang sangat mendalam, komprehensif, dan melibatkan tim ahli biologi konservasi, dokter hewan satwa liar, serta lembaga konservasi internasional.

Seluruh prasyarat ketat sesuai dengan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib terpenuhi sepenuhnya, termasuk jaminan daya dukung habitat baru dan keamanan dari ancaman perburuan liar, sebelum opsi pembentukan habitat kedua (second habitat) benar-benar diputuskan.

Sumber:

UPDATE TERBARU