Wednesday 18th of November 2026
×

Terbukti Terlibat Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Terbukti Terlibat Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Polri

--

OTONITY - Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjatuhkan sanksi etik terberat terhadap perwira tingginya yang terbukti terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap kepala negara.

Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar secara maraton dan tertutup di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta, majelis sidang secara resmi menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kepolisian terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.


Putusan pemecatan tidak hormat terhadap jenderal polisi bintang dua tersebut dibacakan langsung oleh ketua majelis sidang KKEP setelah mendengarkan keterangan belasan saksi, ahli teknologi informasi, serta memeriksa alat bukti elektronik yang disita tim penyidik.

Read more: Fakta Lengkap Dinamika Politik Terbaru Sufmi Dasco Ahmad pada November 2026 di Tengah Pusaran Isu Ketatanegaraan dan Legislasi

Majelis menilai Irjen Eko Hadi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Polri, penyalahgunaan wewenang jabatan, serta melakukan perbuatan tercela dengan terlibat aktif dalam operasional intersepsi dan penyadapan komunikasi seluler milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tanpa dasar hukum yang sah.

Menyusul Pemecatan Brigjen Ahrie Sonta dan Langkah Pengajuan Banding Etik

Dengan dijatuhkannya vonis pemecatan ini, Irjen Pol Eko Hadi Santoso tercatat sebagai perwira tinggi Polri kedua yang resmi dipecat dalam pusaran kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Sebelumnya, majelis sidang KKEP Polri telah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi serupa berupa PTDH terhadap Brigjen Pol Ahrie Sonta, yang juga terbukti menyalahgunakan akses teknologi pemantauan siber di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri untuk memata-matai komunikasi lingkaran utama pemerintahan.

Sesaat setelah ketua majelis mengetuk palu putusan pemecatan tidak hormat tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso yang hadir mengenakan pakaian dinas upacara lengkap langsung menyatakan sikap keberatan dan mengajukan upaya hukum banding atas putusan sidang etik tersebut. Meskipun mengajukan banding secara administratif etik, petugas dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri langsung menggiring Eko Hadi kembali menuju ruang penempatan khusus (patsus) tahanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk menjalani masa penahanan lanjutan.

Read more: Rekam Jejak Pendidikan dan Bisnis Sufmi Dasco Ahmad Sebelum Menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Pimpinan DPR RI

Rekam Jejak Lulusan Akpol 1999 dan Kelanjutan Proses Pidana Umum

Terjeratnya Irjen Pol Eko Hadi Santoso dalam skandal siber tingkat tinggi ini mengejutkan banyak pihak mengingat rekam jejak kariernya yang tergolong cemerlang di Korps Bhayangkara. Pria kelahiran tahun 1978 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1999 ini dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse kriminal. Sebelum menjabat sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri dan menyandang pangkat Inspektur Jenderal, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis seperti Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Wakapolres Metro Jakarta Barat, hingga bertugas di lingkungan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri menegaskan bahwa proses sidang etik KKEP dan pengajuan banding tidak akan menghentikan maupun menghambat proses peradilan pidana umum yang tengah berjalan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim memastikan berkas perkara pidana atas nama tersangka Eko Hadi Santoso terus dirampungkan dengan jeratan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan umum.

Sumber:

UPDATE TERBARU