UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp 6,13 Juta, Ini Rincian dan Dinamikanya
--
Rincian & Formula Perhitungan
Berdasarkan laporan, besaran UMP 2027 diputuskan setelah melalui pembahasan tripartit di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha:
- Nominal Kenaikan. UMP 2027 naik sebesar Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp 5.729.876.
- Dasar Hukum. Penetapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026, dengan mempertimbangkan indikator kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
- Indeks Tertentu (Alfa). Pemprov DKI mengambil jalan tengah dengan menetapkan nilai alfa sebesar 0,775, berada di antara usulan pengusaha (0,5%) dan usulan serikat pekerja (1%).
- Sikap Pemprov DKI. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa angka tersebut merupakan jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli dan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.
- Sikap Serikat Buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal menyatakan menolak penetapan UMP 2027 tersebut. Menurut Said Iqbal, kenaikan 7,1% dinilai belum cukup mendongkrak daya beli di Jakarta dan angkanya masih lebih rendah dibandingkan proyeksi upah buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang yang diperkirakan mencapai Rp 6,3 juta.
Meskipun pemerintah menilai keputusan ini telah mengakomodasi berbagai kepentingan secara proporsional, kebijakan UMP 2027 tetap memicu reaksi beragam di lapangan. Sejumlah elemen serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, menyuarakan keberatan dan menolak penetapan angka Rp 6,13 juta tersebut.
Pihak serikat pekerja menilai bahwa persentase kenaikan sebesar 7,1 persen masih belum mencukupi untuk menutupi lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi harian di Jakarta. Selain itu, perwakilan buruh juga menyoroti potensi ketimpangan upah dengan wilayah penyangga di sekitarnya, seperti kawasan industri Bekasi dan Karawang, yang nilai upah minimumnya diproyeksikan mampu menembus kisaran Rp 6,3 juta pada tahun 2027.
Terlepas dari dinamika pro dan kontra yang menyertainya, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa ketentuan UMP 2027 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Sementara itu, bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah yang adil sesuai dengan kemampuan dan produktivitas masing-masing industri. Pemerintah daerah juga memastikan akan melakukan pengawasan ketat guna menjamin kepatuhan perusahaan terhadap regulasi upah yang baru tersebut.