Saturday 21st of November 2026
×

UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp 6,13 Juta, Ini Rincian dan Dinamikanya

UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp 6,13 Juta, Ini Rincian dan Dinamikanya

--

OTONITY.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan bahwa standar upah minimum di ibu kota pada tahun depan berada di angka Rp 6.136.941 per bulan.

Kebijakan pengupahan terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2027 dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Jakarta. Penetapan angka Rp 6,13 juta tersebut mencatatkan kenaikan sebesar Rp 407.065, atau tumbuh sekitar 7,1 persen dibandingkan dengan besaran UMP DKI Jakarta pada tahun 2026 yang sebelumnya berada di level Rp 5.729.876.


Read more: Video Budhe Crystine dan Berondong Viral Media Sosial, Full Durasi Masih Dinanti! Ini Ada Akses Gratisnya

Menurut keterangan resmi dari jajaran Pemprov DKI Jakarta, keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang intensif di dalam Dewan Pengupahan Daerah. Forum tripartit tersebut mempertemukan perwakilan dari unsur pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serta serikat pekerja atau buruh guna merumuskan titik temu yang paling ideal bagi semua pihak.

Dalam proses perhitungannya, pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026. Formula yang digunakan mempertimbangkan berbagai variabel makroekonomi daerah, mulai dari tingkat inflasi tahunan, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta, hingga pemenuhan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Read more: Polda Sumsel dan BNN Gelar Razia di 3 Lapas Palembang, Pemeriksaan Berlangsung hingga Dini Hari

Salah satu komponen krusial yang menjadi penentu besaran kenaikan adalah indeks tertentu atau nilai alfa. Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan menetapkan nilai alfa sebesar 0,775. Angka kompromi ini berada tepat di antara usulan kelompok pengusaha yang menginginkan nilai alfa di angka 0,5 dan tuntutan serikat buruh yang mengusulkan angka maksimal di level 1,0.

Sumber:

UPDATE TERBARU