Mengenal Kripto Syariah: Inovasi Aset Digital yang Selaras dengan Prinsip Muamalah
--
OTONITY.com – Perkembangan teknologi finansial berbasis blockchain telah melahirkan berbagai instrumen investasi baru, termasuk aset kripto. Seiring meningkatnya minat masyarakat muslim terhadap ekosistem keuangan digital, muncul konsep kripto syariah sebagai jawaban atas kebutuhan bertransaksi secara aman dan sesuai syariat.
Kripto syariah merujuk pada aset digital berbasis teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger) yang struktur, utilitas, dan mekanisme perdagangannya dirancang agar selaras dengan prinsip hukum Islam atau fikih muamalah.
Dalam kerangka ekonomi syariah, setiap instrumen investasi wajib terbebas dari tiga larangan utama, yakni riba atau praktik pengambilan bunga, gharar atau ketidakpastian ekstrem yang merugikan salah satu pihak, serta maysir atau unsur spekulasi yang menyerupai perjudian.
Read more: Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Kas Kebun Binatang Surabaya
Oleh karena itu, tidak semua aset digital yang beredar di pasar global dapat dikategorikan memenuhi kriteria syariah. Penyaringan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa aset kripto yang diperdagangkan memiliki nilai manfaat yang nyata dan bukan sekadar instrumen spekulasi tanpa dasar.
Di Indonesia, wacana dan regulasi mengenai kripto syariah terus bergerak maju menuju arah yang lebih terstruktur. Melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran atau mata uang hukumnya dinyatakan haram karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian tinggi.
Namun, keputusan yang sama membuka ruang bahwa aset kripto sebagai komoditas atau aset digital sah untuk diperjualbelikan apabila memenuhi syarat sil'ah atau barang yang sah, memiliki aset dasar (underlying asset), serta memberikan manfaat ekonomi yang jelas.