Profil dan Rekam Jejak Karier Lampri: Dari Daerah ke Puncak Eselon I ATR/BPN
--
Tak berselang lama, kompetensi komunikasinya membawa Lampri dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN. Dalam perannya ini, ia sering mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan kerja nasional dan menjadi perpanjangan tangan institusi kepada pers.
Jam terbang birokrasinya kian kokoh saat ia kembali diterjunkan ke daerah untuk memimpin komando teritorial tingkat provinsi. Pada Juli 2024, Lampri dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur. Hanya dalam hitungan bulan, tepatnya pada Januari 2025, ia kembali digeser untuk memimpin wilayah besar lainnya sebagai Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
Puncak dari seluruh pengabdian kariernya di rumpun agraria terjadi pada 18 Februari 2026. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melantik Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR).
Jabatan ini memberinya kewenangan sangat besar di tingkat nasional, termasuk mengawasi penertiban tanah terlantar dan menindak pemanfaatan ruang ilegal. Seiring jabatannya tersebut, berdasarkan LHKPN terakhirnya, total harta kekayaannya tercatat berada di angka Rp7,33 miliar.
Read more: VIRAL! Betrand Petro Anak Ruben Onsu Dilaporkan Atas Tindak Penganiayaan Seorang Wanita di Klub
Namun, karier mentereng Lampri mengalami guncangan hebat pada 14 September 2026. Lampri terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap tersebut menduga keterlibatannya dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) salah satu pengembang swasta di Kabupaten Bogor.
Ia diamankan bersama 16 orang lainnya, termasuk beberapa Kepala Kantah daerah dan tokoh politik. Kisah perjalanan Lampri dari seorang lulusan STPN hingga menjadi Dirjen ini menjadi potret dinamika besar birokrasi pertanahan di Indonesia, yang kini berada di bawah koridor penegakan integritas oleh lembaga antirasuah.
