Fahd Arafiq Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Rp70 Miliar ATR/BPN Untuk Muktamar NU, Begini Kata KPK
--
OTONITY.com - Korupsi merupakan perbuatan yang sangat dikecam karena menghancurkan hajat hidup masyarakat luas serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimanapun! Negara Indonesia sangat menentang korupsi!
Langsung saja simak artikel di bawah ini kami akan membagikan informasi terkait dengan Fahd Arafiq yang sudah kami siapkan khusus untuk kamu!
Baru-baru ini diketahui bahwa tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq menyebutkan bahwa ia memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Berikut adalah penjelasan selengkapnya!
Fahd Arafiq Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi ATR/BPN
Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah operasi, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung Tbk, serta sejumlah pihak swasta dan politisi.
KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangannya yang disampaikan pada saat itu, Fahd menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Fahd menyebut uang itu diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.
"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," jelas Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Seperti yang kita tahu, Ketua DPP Partai Golkar ini pun turut mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Berdasarkan pernyataannya itu ia mengaku awalnya menolak permintaan itu sebelum bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," jelas Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).