Dirjen PPTR Kementerian ATR BPN Lampri yang Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK Terkait Kasus Suap HGB
--
OTONITY.com – Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memegang peranan esensial dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang nasional.
Sebagai instansi yang mengurusi hak atas tanah, tata ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang, posisi Direktur Jenderal (Dirjen) merupakan jabatan karier tertinggi (Eselon I) yang sangat strategis. Pada masa pemerintahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Salah satu direktorat yang belakangan menyita perhatian publik adalah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR). Jabatan eselon I ini diduduki oleh Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H. yang dilantik resmi pada tanggal 18 Februari 2026 setelah menerima tongkat estafet dari Pelaksana Tugas (Plt.) Virgo Eresta Jaya.
Ditjen PPTR mengemban fungsi sangat krusial, yakni merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban tanah terlantar, hingga penanganan pemanfaatan tanah yang ilegal secara hukum.
Read more: Heboh Harga Sejumlah iPhone Justru Naik, Ternyata Ini Faktor yang Membuat Apple Ubah Strategi
Rekam Jejak Karier Birokrasi
Jika menilik ke belakang, perjalanan karier Lampri di rumpun ATR/BPN sebenarnya sangat panjang dan merangkak dari daerah. Pria lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bergelar Ajun Pengidap Tanah (A.Ptnh.) serta magister hukum ini mengawali kepemimpinannya di tingkat tapak selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dedikasinya membawa Lampri dipromosikan menjadi Kepala Kantah Kota Surabaya II hingga Maret 2023.
Read more: Karnaval di Pekalongan Viral! Adegan Gelap 'Satanic' dan Simbol Pentagram Bikin Warganet Heboh
Kemampuan manajerialnya membuat Lampri ditarik ke ibu kota untuk mengisi pos Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, dan tak lama berselang ditunjuk sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN.
