Link Petisi Hentikan Total Sound Horeg di Jatim Viral di Media Sosial Full Support, Begini Kata MUI
--
OTONITY.com - Berikut ini adalah ulasan mengenai informasi yang belakangan ini santer beredar di media sosial terkait dengan Link Petisi Sound Horeg Jawa Timur. Mari simak faktanya yang wajib kamu tau di bawah ini hingga usai!
Baru-baru ini diketahui bahwa sound horeg merupakan salah satu fenomena yang menjadi sorotan terlebih setelah karnaval yang menggunakan pengeras suara berintensitas tinggi ini dilaporkan memakan korban jiwa di Jawa Timur.
Tercatat selama kurun sekitar sebulan ini, tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan sound horeg. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan sound horeg tidak lagi sebatas hiburan belaka, namun juga menyangkut perihal kesehatan, keselamatan, ketertiban umum, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Hal ini tentunya menjadi perhatian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg, yang ditetapkan di Surabaya pada 12 Juli 2025.
Read more: Link Video Viral Anin Yoya Full Durasi Tanpa Diedit, Awas Ada Emote Love Blitar Sengat
Link Petisi Sound Horeg Jawa Timur
Terkait dengan fenomena ini, sejumlah petisi daring meminta penghentian total kegiatan sound horeg di Jawa Timur mendapat perhatian besar pada September 2026.
Tercatat bahwa jumlah dukungan terus bertambah usai persoalan sound horeg kembali menjadi sorotan menyusul sejumlah insiden, keluhan kebisingan, hingga desakan agar aturan yang sudah tersedia benar-benar ditegakkan.
Petisi berjudul “Hentikan Total Sound Horeg di Jatim! Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Pungli, Intimidasi” dibuat Yana Heksa Purbowati melalui Change.org pada 31 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan pada Rabu, 16 September 2026, petisi tersebut telah memperoleh sekitar 37.889 tanda tangan terverifikasi.
Petisi ini kemudian ditujukan untuk sejumlah pengambil kebijakan di Jawa Timur. Pembuat petisi mengangkat beberapa persoalan yang diklaim dialami masyarakat, mulai dari kerusakan bangunan akibat getaran, gangguan kesehatan, pungutan, hingga intimidasi terhadap warga yang tidak mendukung kegiatan. Klaim-klaim ini adalah isi petisi dan tidak berarti seluruh kejadian di setiap penyelenggaraan sound horeg memiliki kondisi yang sama.
