Suarakan Jeritan Rakyat Kecil: Kritik Keras Tata Kelola Ekonomi Nasional, Ini Alasan Mahasiswa Gelar Demo Besar Hari Ini
--
Sektor ekonomi dan jaminan ruang aman bagi demokrasi juga menjadi sorotan tajam. Pada poin kedua dan ketiga, para pengunjuk rasa mengkritik keras tata kelola kebijakan ekonomi nasional yang dirasa memicu ketidakpastian pasar dan menurunkan daya beli masyarakat secara drastis.
Beriringan dengan kegelisahan ekonomi, massa menuntut jaminan kebebasan berpendapat. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan jajaran pemerintahan untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, serta pembatasan ekspresi warga negara, baik di ruang publik maupun di media digital.
Sorotan Terhadap Korupsi dan Akses Layanan Publik
Lebih lanjut, poin keempat menuntut tindakan nyata dan tanpa pandang bulu dalam pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Massa menilai bahwa komitmen antikorupsi dalam dua tahun terakhir mengalami kemunduran, yang dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus penyelewengan anggaran di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi kelembagaan penegak hukum harus segera diperkuat demi mengembalikan integritas jalannya roda pemerintahan.
Terakhir, poin kelima yang menjadi tuntutan paling mendasar adalah penurunan biaya layanan publik. Melambungnya biaya pendidikan tinggi, mahalnya akses perawatan kesehatan berkualitas, serta buruknya distribusi infrastruktur dasar menjadi keluhan utama masyarakat miskin kota dan desa.
Massa menuntut reformasi anggaran agar dialokasikan lebih besar untuk menyubsidi kebutuhan pokok rakyat, memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara merata tanpa diskriminasi ekonomi.
Melalui unjuk rasa terpusat ini, seluruh elemen gerakan menegaskan bahwa poin-poin tuntutan ini merupakan aspirasi murni masyarakat yang harus segera dijawab dengan kebijakan konkret, bukan sekadar janji politik demi menjaga stabilitas negara.
