Tuntut Penanganan Serius Kebakaran Hutan, Ini Alasan Greenpeace Gelar Aksi di Monumen
--
OTONITY - Aksi pembentangan spanduk raksasa oleh organisasi Greenpeace Indonesia di Monumen Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia memicu respons luas dari berbagai kalangan pejabat publik di Jakarta.
Meskipun pesan yang dibawa berfokus pada kritik ekologis perlindungan hutan dan penanganan dampak perubahan iklim, metode pelaksanaan aksi yang memanfaatkan struktur fasilitas umum di area ring satu pemerintahan menuai perdebatan hangat mengenai batasan kebebasan berekspresi dan penegakan hukum ketertiban kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan resmi terkait aksi pemanjatan monumen ikonik tersebut saat ditemui di Balai Kota. Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya sangat menghormati nilai-nilai demokrasi serta mengapresiasi setiap bentuk aspirasi maupun kritik konstruktif yang disampaikan oleh elemen masyarakat sipil termasuk aktivis lingkungan hidup.
Namun, Gubernur memberikan catatan tebal bahwa ekspresi pendapat di ruang publik harus dilakukan dengan cara yang tertib, tidak membahayakan keselamatan jiwa pelaku aksi, serta yang paling utama adalah tidak mengganggu kepentingan dan ketertiban umum masyarakat luas.
Kondisi di sekitar kawasan Bundaran HI sempat mengalami hambatan arus lalu lintas yang cukup parah saat aksi berlangsung. Banyak pengendara kendaraan bermotor yang sengaja melambatkan laju kendaraan mereka untuk melihat spanduk raksasa kuning dan poster kritik yang terbentang di atas patung, sehingga menimbulkan antrean panjang di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin menuju Menteng.
Aparat Ditlantas Polda Metro Jaya terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas terbatas guna mengurai simpul kemacetan yang disebabkan oleh kerumunan warga dan pengguna jalan yang mendadak berkumpul di sekitar kolam bundaran.
Pihak otoritas keamanan menyayangkan keputusan aktivis Greenpeace yang memilih memanjat cagar budaya tanpa adanya izin resmi dan tanpa dilengkapi standar pengamanan prosedur yang legal di zona publik yang padat.
